MAKASSAR,DJOURNALIST.com — Wacana penghapusan pertalite dari daftar BBM yang beredar di Indonesia kembali berhembus. Jika benar terjadi hal tersebut pasti akan menimbulkan dampak negatif disegala aspek..

Analis Keuangan Universitas Muhammadiah (Unismuh) Makassar, Sutardjo Tui menuturkan terkait dengan penghapusan pertalite mesti dicermati terlebih dahulu apa yang menjadi landasan pemerintah ingin mengahapus itu.

“Jadi harus dijelaskan dan dipahamkan ke masyarakat apa urgensinya sehingga pertalite harus di hapus,” ujar Sutardjo, Ahad 27 Agustus 2023.

Lebih lanjut Ketua Program Magister Manajemen STKIP YPUP itu mengatakan penghapusan Pertalite yang notabenenya adalah bahan bakar yang bersubsidi maka harus ada pengantinya. Dengan catatan harganya harus sama dengan pertalite.

“Jadi jangan malah lebih mahal harganya kalau ada penggantinya, belum lagi juka dialihkan ke Pertamax padahal itukan bukan BBM bersubsidi dan harganya jauh lebih mahal, kasihan masyarakat,” terangnya.

Akademisi STIEM Bongaya itu juga melihat bahwa jika betul terjadi penghapusan dan ada kenaikan harga BBM makan pasti akan menimbulkan geuncangan ekonomi dan gejolak sosial.

“Inflasi pasti akan semakin tinggi, dan pasti akan terjadi demo besar-besaran lagi untuk memprotes itu,” katanya.

Selain itu, Sutardjo juga memandang hal tersebut pasti juga akan membuat semakin bertambahnya masyarakat miskin, harga kebutuhan naik, yang pasti akan berdampak ke semua aspek.

“Yang pasti kita berharapnya dalam kondisi seperti ini jangan dululah pemerintah membuat gaduh dengan mengeluarkan kebijakan yang bisa menyengsarakan masyarakat, kalau mau di hapus tetaoinada pengganti dengan harga yang sama ya tidak maslah,” ucapnya.

Ia menganalisa bahwa jika benar-benar terjadi maka banyak potensi kenapa kebijakan penghapusan pertalite tersebut diambil oleh pemerintah.

“Bisa jadi karena anggaran untuk subsidi BBM sudah tidak ada atau tidak dialokasikan lagi, bisa jadi juga karena ada unsur-unsur politik bagaimana menimbulkan kegaduhan agar Pemilu ditunda, jadi kalau saya jangan dululah ambil kebijakan seperti itu, apalagi ini menjelaskan pesta demokrasi jadi rawan dan liar ini pandangan masyarakat,” terang Sutardjo.

Analis Ekonomi Universitas Hasanuddin (Unhas) Andi Nur Bau Masepe mengatakan jika hal tersebut benar-benar terjadi maka akan terjadi inflasi, naiknya harga barang. barang. “Tentu saja ini akan memukul kembali daya beli,” katanya

Kata dia, memang pemerintah diminta untuk mengurangi BBM yang tidak ramah lingkungan. Seperti premium sudah tidak ada karena dinilai menimbulkan emisi karbon yang besar dibanding pertalite.

Sekarang pertalite dihapus menggunakan pertamax yang jauh lebih ramah lingkungan sekitar 30 persen lebih ramah dibanding premium. Harusnya didukung kebijakan pemerintah beralih ke BBM yang ramah lingkungan.

“Jadi pertanyaan saya kenapa harganya mahal? kenapa pertamax harga tidak bisa turun?,” tuturnya.

Ia memberikan analisa untuk mencoba membandingkan dengan negara Malaysia. Mengapa mereka bisa murah untuk BBM yang beroktan RON 95 harganya RM 2.05 liter atau sekitar Rp6.500, nah jenis yang sama di Indonesia ada pertamax dgn RON 92 harga Rp 12.400. Hal ini membuktikan bahwa Malaysia lebih murah BBMnya.

“Pertanyaanya mengapa mereka bisa murah? Pertamina harus tidak bisa kalah dengan Petronas,” ujarnya.

Melihat hal tersebut kata dia, berarti inikan ada kebijakan yang tidak efisien dan efektif di BUMN dan pemerintah sendiri.

“Saya yakin harga BBM akan naik ini dalam jangka panjang akan memperburuk kondisi ekonomi negara,” terangnya.

Analis Perbankan Institut Bisnis dan Keuangan (IBK) Nitro Makassar, Rosnaini Daga menuturkan jika pertalite dihilangkan oleh pemerintah tentu sangat mengganggu perekonomian masyarakat kecil. Karena harga pertalite saja masih sulit dijangkau oleh masyarakat kecil untuk melakukan aktifitas ekonomi.

“Harusnya pemerintah membuat kebijakan yang populis yang berpihak pada masyarakat kecil,” katanya.

Ia juga memandang bahwa hal tersebut bisa berdampak pada banyaknya pengangguran, tingginya anak-anak putus sekolah. Sehingga mesti dipertimbangkan secara matang-matang sebelum diputuskan.

“Itu dipicu karena orang tua mereka tidak mampu mebiayai sekolah anaknya akibat dari dihilangkannya pertalite sehingga harga kebutuhan naik,” tuturnya.