MAKASSAR,DJOURNALIST.com – Karang Taruna Kota Makassar melaksanakan dialog untuk mengawal netralitas penyelenggara untuk Pilkada serentak yang bermartabat yang menghadirkan narasumber dari Polda Sulsel, Polrestabes Makassar, KPU, Bawaslu dan pengamat Politik, Rabu 20 November 2024 di Home Town Kopi Zone Makassar.

Dalam sambutannya, Ketua Karang Taruna Kota Makassar Muhammad Zulkifli mengatakan bahwa kegiatan yang di laksanakan merupakan bentuk komitmen dalam rangka melaksanakan sebuah dialog tentang netralitas penyelenggara Pilkada serentak setelah pihaknya mendapatkan masukan dan inisiatif untuk melaksanakan kegiatan ini dengan beberapa hal atau faktor.

“Kami mendapatkan banyak informasi yang bermunculan di masyarakat tentang oknum-oknum yang harusnya menjaga netralitas dalam peraturan Pilkada tapi tidak melaksanakan tugasnya malah melakukan keberpihakan kepada salah satu paslon yang bisa memicu kecemburuan dan peperangan antara satu kelompok dan kelompoknya yang lainnya,”kata Zulkifli.

“Tentunya kita ingat ada peristiwa anggota Polri yang sempat dimutasi di Polda Sulsel karena diduga tidak Netral kemudian ada juga ASN yang di pemerintah provinsi baru-baru ini telah di sidang dan banyak lagi. Jadi ini adalah salah satu faktor lain sehingga kita berusaha untuk saling mengingatkan sesama Masyarakat untuk bisa menjaga netralitas di pilkada serentak,” ucapnya.

Oleh karena itu pihaknya juga berharap masyarakat kota Makassar dan pada umumnya Sulawesi Selatan untuk tidak terlalu mudah termakan informasi yang justru akan memicu konflik di masyarakat yang akan membuat situasi Pilkada menjadi tidak kondusif.

“Bukan cuman itu tapi para penyelenggara negara juga harus kita Ingatkan untuk betul-betul menjalankan tugasnya karena banyak juga informasi yang beredar beberapa Kabupaten kota ada usaha untuk mengarahkan KPU-KPU di kabupaten untuk mendukung salah satu paslon dan ini berbahaya. Semoga saja tidak benar ,” ujarnya.

“Saya cuma ingin mengingatkan bahwa Sulawesi Selatan harus kita jadikan contoh paling baik dalam melaksanakan Pilkada, tetapi ketika kita semua tidak melaksanakan tugas sesuai prosedur yang ada Maka Sulawesi Selatan akan menjadi contoh terburuk atau sejarah dalam melaksanakan Pilkada serentak ,” pungkasnya.