OJK Sulselbar Antisipasi Pidana Pencucian Uang di Perbankan Jelang Pemilu 2024

Analis Deputi Direktur Layanan Manajemen Strategis dan Koordinasi Regional OJK, Desiyani Patra Rapang memaparkan terkait pengawasan perbankan disela-sela media gatering di Padma resort Bali, 5 Desember 2023.

MAKASSAR,DJOURNALIST.com – Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulselbar meminta semua lembaga jasa keuangan yang ada di wilayahnya untuk memperketat pengawasan transaksi keuangan menjelang Pemilu 2024.

Upaya ini bentuk pengawasan terhadap
aktivitas ilegal di perbankan jelang Pemilu 2024.

Demikian disampaikan, Analis Deputi Direktur Layanan Manajemen Strategis dan Koordinasi Regional OJK, Desiyani Patra Rapang di sela-sela media gatering di Padma resort Bali, 5 Desember 2023.

Desiyani melanjutkan, salah satu yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah transaksi mencurigakan dari pihak yang berkompetisi pada Pemilu 2024, seperti calon anggota legislatif.

Dimana saat ini memasuki tahun politik. Jadi OJK ikut dalam upaya mengantisipasi aliran dana yang tidak semestinya.

” OJK Sulselbar kini tengah fokus
mengawasi transaksi ilegal yang biasanya akan terdeteksi, baik berupa adanya pencucian uang atau hal lainnya yang tidak sesuai dengan aturan di perbankan,”tegas Desiyani.

Fokus dibuat karena perputaran uang jelang Pemilu naik secara signifikan.

Sebagai bentuk pengawasan tersebut, OJK siap menggelar joint audit

“Jadi joint audit ini kita tingkatkan di tahun-tahun politik biasanya, kemungkinan besar di awal tahun akan kita lakukan pemeriksaan bersamaan,” katanya.

Namun kata Desiyani, OJK pada dasarnya senantiasa melakukan pengawasan terhadap implementasi program anti pencucian uang (APU) di sektor jasa keuangan, termasuk perbankan.

” OJK setiap tahun melakukan pemeriksaan. Kebetulan tahun ini karena tahun politik, rencana pemeriksaan itu sudah kita masukkan dan menjadi salah satu konsen kami,” ucap Desi.

Pengawasan OJK dapat dilakukan dilakukan secara offsite maupun onsite untuk melakukan evaluasi secara periodik.

Bagi aliran dana yang mencurigakan, Desi mengatakan lebih fokus terhadap pengawasannya.

” Misalnya aliran dana yang mencurigakan kira-kira yang berpotensi adanya hal-hal seperti ada kredit yang disalurkan bukan untuk tujuan penggunaannya, tapi untuk pembiayaan. Itu juga sudah kami masukan dalam konsen pengawasan kami,” ungkap Desi.

Sementara itu, Kepala OJK Sulselbar, Darwisman menegaskan seluruh pimpinan jasa keuangan perbankan untuk lebih meningkatkan kehati-hatian, utamanya dalam konteks menghadapi tahun politik.

“Ini agar bagaimana sistem perbankan kita bersih dari praktek-praktek ilegal. Jangan sampai sistem perbankan menjadi tempat praktek-praktek tindakan ilegal, seperti kriminal, narkoba, atau yang terkait tidak pidana korupsi hingga investasi ilegal,” pungkasnya.

Darwisman menambahkan, adanya tekanan politik bisa mempengaruhi proses pengambilan keputusan perbankan. Penyaluran kredit yang dipengaruhi oleh pertimbangan politik, bukan pertimbangan keuangan yang sehat, dapat menyebabkan peningkatan risiko bagi lembaga keuangan dan ekonomi secara keseluruhan.(***)

Comment