Komisi B DPRD Sulsel Sebut Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg Akibat Kurang Pengawasan

MAKASSAR,DJOURNALIST.com  – Komisi B bidang Ekonomi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak Pertamina, Pemprov Sulsel, dan agen. RDP itu membahas kelangkaan gas elpiji 3kg di daerah ini.

Kegiatan tersebut berlangsung di DPRD Sulsel, pada Jumat malam, 4 Agustus 2023.

Ketua Komisi B, Firmina Tallulembang menyampaikan bahwa banyak aspirasi mengeluhkan kelangkaan gas elpiji 3kg yang harusnya bisa dinikmati oleh masyarakat miskin.

“Banyak keluhan masyarakat soal gas elpiji 3kg  bahkan harga juga tinggi. Maka ini perlu dicarikan solusi bersama. Apa sebabnya dan bagaimana baiknya,”ujar Firmina.

Selain itu, Firmina yang juga Anggota Fraksi Gerindra mendesak Gubernur Sulsel yang masa jabatannya tinggal kurang lebih satu bulan untuk membuat SK demi mengatur para pengecer gas elpiji 3kg ini sebesar 21 ribu.

“Kita harap Pemprov carikan jalan keluar. Karena pengawasan dari PT Pertamina masih kurang kepada pihak agen dan Pangkalan, untuk itu bersama-sama Komisi B akan dilakukan sidak rutin ke lapangan terkait gas elpiji,” katanya.

Sedangkan, Hendrar Saputra Sales Branch Manager I Sulselbar, PT Pertamina Patra Niaga mengatakan bahwa penyebab kelangkaan ada beberapa hal termasuk karena peningkatan kebutuhan di masyarakat Sulsel.

“Sejak bulan Juni mulai cek di lapangan karena ada akumulasi peningkatan kebutuhan, karena ada libur anak sekolah, ada haji, ada hajatan, kita dengan Pemprov Sulsel khususnya di bagian Dinas ESDM sudah cek ke lapangan di pangkalan pangkalan,” ujarnya ketika ditemui awak selepas RDP di Ruang Komisi B DPRD Sulsel.

Karena peningkatan demand yang meningkat, PT Pertamina kata Hendrar telah melakukan penambahan stok (fakultatif tambahan). “Kita kasih extra dropping satu hari kerja, misal 100 ditambah 100 (gas elpiji 3kg),” imbuhnya.

Menanggapi laporan masyarakat yang kerap menemukan industri seperti perhotelan, restoran ataupun usaha lain yang sebenarnya dilarang menggunakan elpiji bersubsidi, Hendrad mengatakan pihaknya dan stakeholder terkait akan melakukan sidak rutin per tiga bulan untuk menindak para pengusaha nakal seperti itu.

Masyarakat juga kata Hendrar dihimbau untuk memberitahu kepada pihak Pertamina ataupun stakeholder terkait apabila terdapat oknum yang tidak seharusnya menggunakan elpiji 3Kg malah menggunakannya.

Ia juga menghimbau kepada masyarakat sebaiknya membeli tidak kepada pengecer melainkan langsung ke pangkalan gas elpiji, karena harganya tentu akan sesuai HET Rp 18.500.

“Kalau di pengecer ada selisih harga, dan karena kebutuhan meningkat harganya meningkat juga,” jelasnya.

Comment