MAKASSAR – Krisis iklim bukan lagi ancaman masa depan, tetapi kenyataan hari ini. Salah satu dampak yang paling terasa adalah rusaknya Daerah Aliran Sungai (DAS), yang seharusnya menjadi tulang punggung keseimbangan ekosistem dan sumber penghidupan bagi jutaan jiwa. Di Sulawesi Selatan, kondisi DAS kini memasuki fase kritis. Kerusakan lingkungan terus melaju cepat, dan pemulihannya berpacu dengan waktu.

DAS Bila Walanae: Titik Kritis yang Butuh Penyelamatan

DAS Bila Walanae menjadi fokus utama pemutakhiran dokumen Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (RPDAS) yang dimotori oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Sulsel, BPDAS, dan Forum DAS, bekerja sama dengan CIFOR-ICRAF Indonesia melalui proyek Land4Lives yang didukung Pemerintah Kanada.

DAS ini membentang seluas 744.896 hektare dan mencakup delapan kabupaten, yakni Barru, Bone, Enrekang, Maros, Pangkep, Sidrap, Soppeng, dan Wajo. Namun, ironisnya, sekitar 22% wilayahnya—atau setara 166.974 hektare—masuk kategori sangat kritis. Dampaknya terasa nyata: banjir yang lebih sering, tanah longsor, kekeringan berkepanjangan, erosi, hingga kebakaran lahan.

“Setiap tetes air hujan yang tidak meresap ke tanah adalah potensi banjir di masa depan,” ujar Andree Ekadinata, Direktur CIFOR-ICRAF Indonesia. Dalam wawancara terbarunya, Andree menegaskan bahwa solusi jangka panjang adalah restorasi lahan berbasis agroforestri—menggabungkan tanaman kehutanan dan pertanian untuk menjaga fungsi lindung sekaligus meningkatkan pendapatan petani.

Ketua Forum DAS Sulsel, Usman Arsyad, tak menutup mata. Ia menyebut bahwa lebih dari 100 DAS di Sulsel memerlukan pemulihan. Komponen biofisik seperti hutan yang berubah fungsi serta lahan yang semakin kritis adalah indikator nyata dari degradasi yang terjadi.

“Kerusakan DAS bisa dilihat dari peningkatan intensitas banjir, longsor, kekeringan, hingga kebakaran. Kalau dulu banjir bisa dihitung setahun sekali, sekarang semakin sering terjadi,” jelasnya. Ia juga menyinggung keberadaan Perda Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan DAS yang seharusnya bisa menjadi pijakan kuat bagi semua pihak untuk bertindak.

Kerusakan DAS bukan hanya soal alam yang kelelahan. Faktor manusia memperparah keadaan. Perubahan penggunaan lahan yang tidak terkendali, buruknya sistem drainase, hingga kelembagaan yang belum mantap mempercepat degradasi.

Nazaruddin Kammisi, Kepala Bidang DAS dan Konservasi DLHK Sulsel, menyatakan bahwa pemerintah telah menyusun rencana jangka panjang yang diturunkan menjadi program lima tahunan dan tahunan. Namun, ia mengakui, “Tantangan terbesarnya adalah memastikan rencana itu berjalan secara sistematis dan konsisten.”

DAS Bila Walanae, misalnya, melintasi enam kabupaten utama—Maros, Bone, Wajo, Soppeng, Sidenreng Rappang, dan Enrekang. Namun, koordinasi lintas wilayah dan lintas sektor kerap tersendat. Di hulu, pembukaan lahan tanpa kontrol; di tengah, pertanian intensif tanpa konservasi; dan di hilir, urbanisasi tanpa infrastruktur hijau—semuanya memperparah situasi.

Pemulihan DAS hanya akan efektif jika pendekatannya menyeluruh: dari hulu hingga hilir, dari kebijakan hingga tindakan di lapangan. “Itu sebabnya, diperlukan komitmen nyata dari semua pihak,” tegas Usman Arsyad.

Satu hal yang menggembirakan adalah munculnya kebijakan edukatif dari pemerintah provinsi. Siswa dari tingkat SD hingga SMA kini didorong untuk menanam pohon sebagai bentuk kontribusi terhadap pemulihan lingkungan. Meski kecil, inisiatif ini menanamkan kesadaran sejak dini bahwa menjaga lingkungan adalah tugas semua orang.

Solusi dan Harapan

Restorasi berbasis masyarakat, kebijakan yang berpihak pada lingkungan, penguatan kelembagaan, serta kolaborasi antar-lembaga adalah kunci. Proyek seperti Sustainable Landscapes for Climate-Resilient Livelihoods di Kabupaten Bone menjadi contoh bagaimana pendekatan integratif bisa dijalankan.

Namun, kerja besar masih di depan mata. Laju kerusakan harus dilambatkan, dan pemulihan harus dipercepat.

“Kita sedang berpacu dengan waktu. Jika DAS terus dibiarkan rusak, maka bukan hanya ekosistem yang hancur, tetapi juga ekonomi rakyat yang hidup dari pertanian dan sumber daya air,” pungkas Andree.

Kisah DAS di Sulawesi Selatan adalah cermin dari situasi yang juga terjadi di banyak daerah lain di Indonesia. Krisis iklim mungkin tak bisa dihindari sepenuhnya, tetapi dampaknya bisa diminimalisir—jika kita mau bergerak sekarang. Sebab, menjaga DAS bukan hanya menjaga lingkungan, tapi juga menjaga hidup.(#)