MAKASSAR, DJOURNALIST.com — Upaya memperkuat fondasi pembangunan berbasis data terus didorong DPRD Kota Makassar.

Ketua DPRD Makassar, Supratman, menerima audiensi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar di rumah jabatan, dalam rangka membangun sinergi strategis antara lembaga legislatif dan instansi penyedia data resmi negara.

Audiensi tersebut dipimpin langsung Kepala BPS Kota Makassar, Abdul Hafid, bersama jajaran, dengan membawa sejumlah agenda penting terkait penguatan sistem statistik daerah, termasuk pelaksanaan sensus dan pendataan sektor ekonomi.

Dalam pertemuan tersebut, Supratman menegaskan bahwa DPRD memiliki kepentingan besar terhadap ketersediaan data yang akurat dan terpercaya.

Hal ini tidak terlepas dari fungsi DPRD dalam pengawasan serta perumusan kebijakan yang harus berbasis pada kondisi riil di lapangan.

“Setiap kebijakan yang diambil harus bertumpu pada data yang valid. Tanpa data yang kuat, arah pembangunan bisa meleset dari kebutuhan masyarakat. Karena itu, DPRD siap mendukung penguatan peran BPS dalam menyediakan data statistik yang kredibel,” ungkapnya, Sabtu (11/4).

Ia menambahkan, data statistik tidak hanya menjadi alat perencanaan, tetapi juga instrumen evaluasi untuk mengukur keberhasilan program pemerintah daerah. Dengan demikian, sinergi antara DPRD dan BPS dinilai menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan.

Lebih jauh, Supratman menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar pembangunan di Kota Makassar dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan terukur. Ia berharap komunikasi yang telah terbangun dapat terus berlanjut dalam bentuk dukungan konkret terhadap program-program BPS.

Di sisi lain, Kepala BPS Kota Makassar, Abdul Hafid, menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah fokus pada sejumlah agenda strategis yang membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk DPRD.

Program tersebut antara lain sensus penduduk dan sensus ekonomi, pendataan sektoral, hingga penyelarasan data antarinstansi.

Menurutnya, keberhasilan program statistik tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknis, tetapi juga dukungan kebijakan serta partisipasi aktif masyarakat. “Kami sangat mengapresiasi keterbukaan DPRD Makassar.

Dukungan ini penting untuk memastikan seluruh agenda statistik dapat berjalan optimal, sehingga data yang dihasilkan benar-benar dapat menjadi rujukan dalam pembangunan daerah,” katanya.

Pertemuan tersebut juga menjadi refleksi atas semakin pentingnya pendekatan berbasis data dalam tata kelola pemerintahan modern. Pemerintah daerah dituntut tidak lagi hanya mengandalkan asumsi, tetapi harus menjadikan data sebagai dasar utama dalam setiap pengambilan keputusan. (**)