MAKASSAR,DJOURNALIST.com – Belum keluarnya surat rekomendasi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Pilgub Sulawesi Selatan menjadi pertanyaan sejumlah pihak termasuk kubu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi (Andalan Hati).

Melalui juru bicaranya, Muhammad Ramli Rahim mengklaim bahwa telah mendapatkan dukungan dari PPP yang berbentuk rekomendasi B1 – KWK, tapi ASS memilih tidak mengambilnya.

“Saya lihat sendiri rekomendasinya tadi pagi. Itu ditanda tangani Ketua Umum PPP dan Sekjen. Tapi kami memilih untuk ditangguhkan,” kata Ramli Rahim kepada wartawan, Sabtu, 10 Agustus 2024.

Ramli mengatakan, penolakan terhadap rekomendasi PPP itu merupakan upaya Andalan Hati untuk menghidupkan demokrasi di Sulawesi Selatan.

“Andalan hati berharap ada lawan bukan melawan kotak kosong. Meskipun semua partai politik mau bergabung dengan Andalan hati, tapi Andalan Hati berharap partai politik mencari figur lain,” katanya.

“Hampir semua partai berpotensi diambil Andalan Hati. Rekomendasi yang seharusnya sudah diterima ditangguhkan.

“Kita membuka ruang kepada kandidat lain untuk running bersama. Kita membangun demokrasi di Sulawesi Selatan. Namanya Bugis-Makassar kami mau ada lawan, dan itu manusia,” sambungnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum DPP PPP, Amir Uskara menampiknya. Hingga saat ini belum ada rekomendasi yang diberikan kepada calon manapun di Pilgub Sulsel.

“Itu tidak benar,”katanya melalui sambungan telepon.

Dijelaskan, dukungan PPP di Pilgub Sulsel belum berubah ke pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Mohammad Ramdhan “Danny” Pomanto-Azhar Arsyad (DIA). Meski masih berstatus surat tugas yang diberikan ke mereka.

“Kami utamakan yang prioritas yaitu DP-Azhar,”ucapnya.

Mengenai kapan diserahkan surat untuk pasangan DIA, Amir melanjutkan tentu akan dibahas dengan pengurus partai.

“Inilah yang kami akan bahas keputusan akhirnya,”tutur Wakil Ketua MPR RI ini.

Disinggung soal rumor Rp 50 miliar yang akan diberikan kubu Andalan Hati ke PPP, Amir menepis hal itu.

“Besar sekali jumlah nya. Tapi itu tidak benar. Meski kami butuh biaya operasional.Kalau mahar tidak. Intinya PPP tidak bisa dibeli,”tegasnya.