MAKASSAR,DJOURNALIST.com – Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) Syaharuddin Alrif meminta Pj Gubernur Sulsel Zudan Arif Fakrulloh menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Khususnya para ASN yang menjabat sebagai pj bupati dan wali kota saat ini.

Masalah netralitas ASN ini awalnya dimunculkan oleh Wakil Ketua DPRD Sulsel Ni’matullah RB dalam acara silaturahmi DPRD Sulsel dengan Pj Gubernur Sulsel Zudan Arif Fakrulloh di Kantor DPRD Sulsel, Urip Sumoharjo, Selasa 21 Mei 2024.Ni’matullah awalnya menyampaikan pentingnya menyiapkan pondasi yang kuat untuk bagi gubernur definitif yang akan datang.

“Kemudian kalau saya mau menitip, kondisi ekonomi kita berkontraksi dalam dua triwulan ini, di sisi lain politik kita berkontraksi sangat panas. Saya kira dua hal itu saja dulu Pak Gub yang secara serius, turunkan dulu tensi politik yang terlalu tinggi apalagi di Pilkada Serentak,” ujar Ulla, sapaan Ni’matullah.

“Jadi saya kira kalau Pak Gub bisa menurunkan tensi itu membuat wajah pemerintahan dan politik kita lebih tenang, lebih sejuk saya kira itu sudah keberhasilan luar biasa,” tambah Ketua DPD Demokrat Sulsel ini.

Penyampaian Ulla juga disambut oleh Wakil Ketua DPRD Sulsel Syaharuddin saat mendapat kesempatan berbicara. Syahar mengaku sudah mengalami sendiri naiknya tensi politik di Pilkada karena ketidaknetralan ASN.

“Soal Pilkada dan Pilgub. Saya berharap pak gubernur dan seluruh aparatur sipil negara Sulawesi Selatan itu harus netral dan terutama Pj Pj Bupati, Pj Pj Sekda, jangan ada manuver di politik” ujar Syahar.

Sekretaris DPW NasDem Sulsel ini mengaku sudah merasakan langsung indikasi ketidaknetralan ASN di Pilkada Sidrap. Dia menyebut pejabat ASN di Sidrap melarang camat berkomunikasi dengan bakal calon.

“Sekarang sudah ada indikasi Pj melarang camat berkomunikasi dengan para (bakal) calon, sampai saya juga masuk ke Masjid Agung Sidrap saja dilarang sama Pj Bupati dan Pj Sekda, termasuk Pejabat di situ. Masuk di masjid pun, ada undangannya dari BKPRMI tapi dilarang,” pungkas Syahar.

Sementara itu, Zudan Arif menyampaikan komitmennya akan menjaga netralitas ASN. Sebagai Ketua Umum Korpri, dia mengajak seluruh ASN untuk netral di pilkada.

“Sebagai ketua umum Korpri, saya membawahi 4,4 juta ASN saya mengajak para ASN, terutama profesional, profesional itu bergerak tetap dalam profesinya, profesi ASN itu untuk melayani, menyelesaikan masalah. Kedua netral, netral itu dia tidak memihak dan bekerja tegak lurus dengan negara,” ujarnya.

Zudan Disinggung Soal Penolakan di Sulbar

Ketua Fraksi Golkar DPRD Sulsel Rahman Pina menyinggung soal penolakan oleh DPRD Sulbar terhadap Zudan saat menjadi Pj Gubernur Sulbar. Rahman Pina berharap agar hal itu tidak terjadi di Sulsel.

“Waktu kita sudah dapat informasi bahwa Prof Zudan menjadi Pj Gubernur Sulsel, tiba-tiba beredar surat dari DPRD Sulbar bahwa ada penolakan di DPRD Sulbar dengan prof Zudan,” ujar Rahman Pina dalam pertemuan itu.

Dia mengaku sempat was-was hal serupa akan terjadi di Sulsel. Namun dia berharap hubungan baik DPRD dan Pemprov Sulsel yang terjalin dengan baik selama ini dapat terjaga.

“Dengan surat itu saya mulai was-was jangan sampai ini kejadian yang sama terjadi di Sulsel. Tentu kita berharap kalau saya lihat mukanya prof zudan tadi apalagi pada saat menyalami satu-satu ketua fraksi dan AKD rasa-rasanya prof Zudan ini orang baik,” ujar Rahman Pina.

Dia menungkit bahwa dalam 5 tahun terakhir Sulsel punya 4 gubernur silih berganti. Yakni Nurdin Abdullah, Andi Sudirman Sulaiman, Bahtiar Baharuddin dan Prof Zudan.

“Kebiasaan buruk yang sering terjadi adalah ketika gubernurnya masuk maka di eksekutif ini seperti politisi dan partai politik begitu gubernur masuk maka dia mendekat kepada gubernurnya dengan harapan terjadi rotasi (pegawai) dan itu terjadi,” jelasnya.

Wakil Ketua DPD Golkar Sulsel ini menyebutkan dari era eks gubernur Syahrul Yasin Limpo ke Nurdin Abdullah terjadi rotasi pegawai. Begitu pula peralihan dari Nurdin Abdullah ke Sudirman Sulaiman, terjadi mutasi ASN.

“Dari pak sudirman ke pak bahtiar lebih heboh lagi karena dianggap orangnya. Maka terjadi polarisasi yang luar biasa di eksekutif dan kita berharap di tangan Prof Zudan, guru besar yang kelihatan sangat milenial ini, itu tidak terjadi,” jelas Rahman Pina.

Dia menjelaskan bahwa saat ini Sulsel butuh gubernur yang tidak menciptakan polarisasi di lingkup pemprov. Apalagi saat ini sudah mencuat isu bahwa mutasi pegawai di era Bahtiar Baharuddin tidak memenuhi syarat.

“Ini baru satu hari Prof Zudan dilantik sudah beredar, ini (mutasi Pj) yang lama dianggap tidak memenuhi syarat. Sama kemarin waktu Pak Bahtiar masuk, yang dilantik Pak Sudirman tidak memenuhi syarat. Sekarang dihadapkan lagi dengan posisi yang sama dan tentu kami berharap suasana di eksekutif tidak mengalami goncangan seperti ini,” pungkas Rahman Pina.