MAKASSAR,DJOURNALIST.com – Jumat 4 Agustus pekan ini, DPRD Sulawesi Selatan akan menggelar rapat paripurna dengan agenda pemberhentian Andi Sudirman Sulaiman sebagai Gubernur Sulawesi Selatan periode 2018-2023. Pasalnya, masa jabatan Andi Sudirman berakhir 5 September 2023.

“Jumat tanggal 4 Agustus kami akan gelar paripurna pengumuman berakhirnya masa jabatan Gubernur Sulsel 2018/2023,”ujar Ketua DPRD Sulawesi Selatan Andi Ina Kartika Sari saat dihubungi awak media, Rabu 2 Agustus 2023.

Terkait konsultasi ke Kemendagri, Bendahara Partai Golkar Sulsel itu mengatakan bahwa pihaknya menyampaikan jadwal tahapan pengusulan nama-nama yang akan menjadi calon Pj Gubernur masa sisa janatan 2023-2024.

“Intinya dijalankan semua tahapan tahapannya. Deadline tanggal 9 Agustus sudah masuk nama-nama. Itu dimanfaatkan sebaik baiknya. Karena ada daerah yang tidak mengirimkan nama,”ucapnya.

“Alhamdulillah itu diapresiasi pak Sekjen Kemendagri. Kita menjalankan tahapan aturan. Karena kita harus segera juga menindaklanjuti surat Pak Menteri untuk nama-nama kita tetapkan,” lanjutnya.

Politisi asal Kabupaten Barru itu berharap siapapun yang menjabat sebagai calonPj Gubernur Sulsel tetap putra daerah karena diatur dalam Undang-Undang. Selain itu, Pj Gubernur tetap kolaborasi dengan Dewan untuk pembangunan di Sulsel kedepannya.

“Kita berharap karena kan marwahnya bagaimana daerah itu bisa memajukan putra daerah sebagai calon penjabat. Baru periode ini permintaan secara langsung oleh pusat dimintakan ke daerah dalam hal ini DPRD. Kita berharap amanah Permendagri itu Pak Presiden juga mempertimbangkan putra daerah,” harapnya.

Sejauh ini tujuh dari sembilan fraksi telah memumculkan nama-nama calon Pj Gubernur Sulsel. Seperti Fraksi Golkar, Gerindra, NasDem, PKS, PPP, PDI Perjuangan, dan PKB.

Sedangkan Fraksi Partai Demokrat dan PAN belum menyampaikan karena masih akan dibahas diinternal partainya.

Seperti mantan Kapolda Sulsel Komjen Nana Sudjana yang kini menjabat Inspektur Utama Sekretariat Jenderal DPR RI. Lalu, staf ahli bidang pemerintah dan otoda Kemenpan RB Jufri Rahman.

Kemudian, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Depdagri Bachtiar, Staf ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang hukum Aswanto, dan

Staf Ahli Kemenko Polhukam RI, Laksamana Pertama (Laksma) TNI AL Abdul Rivai Ras.