MAKASSAR,DJOURNALIST.com – Politik identitas atau isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) disinyalir akan muncul pada Pemilu 2024 termasuk di Sulawesi Selatan. Hal ini pun menjadi atensi untuk diwaspadai

“Peluang (isu SARA) di setiap tempat ada, di Sulsel juga ada. Tetapi kita harus melakukan pendekatan secara humanis kepada masyarakat,” ujar Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Inspektur Jenderal Setyo Boedi Moempoeni Harso kepada awak media seusai upacara peringatan HUT ke-77 Polri di Lapangan Kantor Gubernur Sulsel, Sabtu 1 Juli 2023.

Setyo mengaku sudah memerintahkan jajarannya mulai dari Polda hingga Polsek untuk mengantisipasi isu SARA di masyarakat saat gelaran Pemilu. Ia mengaku akan berkomunikasi dengan tokoh agama dan pemangku kepentingan di daerah agar isu SARA tidak menjadi konflik.

“Kita komunikasi dengan tokoh agama, stakeholder, pemerintah tentu akan berpengaruh mengatasi adanya konflik SARA,” tuturnya.

Setyo mengaku saat ini terus memantau tingkat kerawanan di setiap kabupaten/kota saat proses Pemilu yang saat ini sedang berlangsung. Mantan Wakil Komandan Brimob Polri ini mengaku sudah menggandeng Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel untuk memetakan daerah rawan saat Pemilu nanti.

“Dinamika kerawan di tingkat daerah setiap hari kita evaluasi. Bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu untuk sama-sama memetakan, karena ini harus kita atasi bersama. Potensi-potensi konflik harus kita hindarkan,” tegasnya.

Ia juga berharap partai politik (parpol) ikut berperan untuk menjaga keamanan dan kedamaian Sulsel di tengah proses Pemilu. “Boleh berbeda-beda parpol, tetapi kita menjaga hubungan sesama,”katanya.

Terpisah, Komisioner Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad mengaku sudah melakukan pemetaan indeks kerawanan Pemilu 2024. Dari sejumlah indikator kerawanan Pemilu 2024, isu SARA merupakan salah satunya.

“Jadi hasil pemetaan kita memang kemudian tidak pada posisi tentang keamanan. Tapi memang isu SARA menjadi salah satu kerawanan yang kita khawatirkan dari pemetaan yang kita lakukan,”ucapnya.

Saiful mengaku masalah Pemilu 2024 adalah adanya polarisasi di masyarakat. Ia menyebut polarisasi ini merupakan dampak dari Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 dan Pemilu 2019.

“Dan dampaknya masih terasa. Kita berharap ini kemudian kita perhatian bersama khususnya dalam penyebaran isu-isu hoaks,” tegasnya.

Untuk menangkal isu hoaks ini, Bawaslu Sulsel menggandeng Mafindo dan lembaga cek fakta. Diharapkan dengan kerja sama tersebut bisa meminimalisir penyebaran hoaks di masyarakat melalui media sosial.

“Isu hoaks ini yang menggunakan SARA melalui media sosial menjadi perhatian. Itulah salah satu kerawanan yang menurut kami bisa menjadi salah satu pintu (masuk isu) SARA yaitu termasuk itu termasuk penyebaran info hoaks melalui media sosial,”tutur Saiful.

Meski demikian, Saiful mengaku hingga saat ini Bawaslu Sulsel belum menemukan adanya pihak-pihak yang menggunakan isu SARA. Hanya saja, istilah cebong dan kampret masih sering ditemukan.

“Sampai saat ini belum. Saya kira dampak yang ada sekarang masih dampak dari Pilkada Jakarta dan Pemilu 2019 lalu. Itu masih ada seperti cebong dan kampret kan masih terasa dan itu masih ada polarisasi di masyarakat. Nah, kita berharap ke depan bisa diminimalisir,” jelasnya.