Pekan Depan Tujuh Parpol di Makassar Akan Ajukan Pendaftaran Bakal Caleg di KPU

MAKASSAR,DJOURNALIST.com – Tujuh dari 17 partai politik telah mengkonfirmasi akan melakukan pendaftaran bakal calon legislatif di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar pada Senin 8 Mei 2023 pekan depan.

Di mulai tanggal 8 Mei yakni PKS. Kemudian tanggal 10 Mei Partai NasDem, tanggal 11 Mei PDIP, PAN dan Partai Gelora pada tanggal 12 Mei, dan PSI pada tanggal 13 Mei.

“Sampai saat ini sudah ada 7 partai yang mengkonfirmasi akan datang mengantar dokumen fisik persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kota Makassar,”ujar Anggota KPU Kota Makassar Divisi Teknis Penyelenggaraan, Gunawan Mashar, Jumat 5 Mei 2023.

Sementara partai lainnya belum ada konfirmasi, namun komunikasi dengan KPU Makassar tetap intens dilakukan, khususnya dalam penggunaan silon dan teknis pengunggahan persyaratan dokumen.

Menurutnya, KPU Makassar sejak tanggal 1 Mei, siap untuk menerima pengajuan dokumen bacaleg. Persiapan personil dan penyiapan tempat sudah jauh-jau hari dilakukan. Mulai dari tempat penerimaan, ruang tunggu bagi partai yang datang bersamaan, hingga penyiapan petugas yang menerima.

Lanjut Gunawan mengingatkan, bagi anggota DPRD Kota Makassar yang mencalonkan lewat partai politik yang berbeda dengan partai peserta pemilu yang diwakili pada pemilu terakhir, wajib menyertakan surat pernyataan telah mengajukan pengunduran diri dari partai politik sebelumnya, yang disertai tanda tangan dan dibubuhi materai.

“Surat ini ikut diunggah saat pengajuan caleg ke dalam aplikasi silon. Ketentuan ini diatur dalam PKPU No 10 tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kab/kota,”bebernya.

Namun anngota dewan yang partainya sudah tidak lagi menjadi peserta pemilu 2024, tidak diwajibkan untuk menyertakan surat yang dimaksud.

Selain itu, bakal calon yang berstatus sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, ASN, prajurit TNI, anggota Polri, direksi, komisaris, dewas dan karyawan BUMN/BUMD atau badan usaha yang anggarannya dari keuangan negara wajib menyertakan surat pengunduran diri yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan tidak dapat ditarik kembali.

Comment