MAKASSAR,DJOURNALIST.com – Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Darwisman menilai, penguatan literasi dan inklusi keuangan dalam hal mengakses layanan kredit masih perlu dipacu. Terutama di beberapa kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan.

Hal tersebut terlihat dari kinerja penyaluran kredit hingga September 2024 yang masih terpusat di Makassar. Dimana, mencapai 53,00 persen atau Rp84,87 triliun dari Rp163,29 triliun yang telah disalurkan.

Kemudian, Kota Palopo dengan share 6,71 persen atau Rp10,75 triliun, Kota Parepare dengan penyaluran kredit 5,25 persen atau Rp8,41 persen, dan Kabupaten Bulukumba dengan share 3,52 persen atau Rp5,64 persen, serta Kabupaten Bone diangka Rp5,56 triliun atau 3,48 persen.

“Demikian untuk kreditnya, Makassar saja sudah mengambil porsi 53 persen atau Rp84,8 triliun. Artinya, sisanya atau 47 persen itu yang tersebar di 23 kabupaten dan kota di Sulsel,” terang Darwisman, dalam keterangan resminya, kemarin.

Masih jauhnya perbedaan penyaluran kredit antara Makassar dan 23 kabupaten dan kota lainnya di Sulsel tentunya dipengaruhi karena literasi dan inklusi keuangan yang masih menjadi tantangan. Sebab, Darwisman meyakini masyarakat membutuhkan pinjaman atau kredit, hanya saja literasi dan akses untuk menjangkau hal tersebut masih terbatas.

“Saya tidak yakin kebutuhan keuangan masyarakat itu cash semua. Hanya saja pemahaman masyarakatnya perlu dinaikkan levelnya. Bahwa mengakses layanan kredit di perbankan untuk kegiatan produktif perlu dilakukan, tapi dengan komitmen untuk melakukan pengelolaan keuangan yang baik,” tegasnya.

Tak hanya pada penyaluran kredit, akses perbankan dalam penghimpunan dana masyarakat atau dana pihak ketiga (DPK) juga masih terpusat di Makassar dengan capaian 62,5 persen atau Rp82.07 triliun. Kemudian daerah lainnya seperti Palopo, Parepare, Bone dan Wajo berada jauh dikisaran 2 hingga 4 persen atau rata-rata Rp3 hingga Rp 5 triliun.

“Saya meyakini 23 kabupaten dan kota ini punya uang seperti yang ada di Makassar, terlebih jumlah penduduknya sedikit lebih banyak. Artinya literasi masyarakat ataupun layanan jasa keuangan disini (Makassar) sudah lebih baik, berbeda dari kabupaten lainnya. Sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama,” terangnya.

Menurutnya, jika kedepan literasi dan inklusi keuangan masyarakat di seluruh daerah di Sulawesi Selatan sudah baik, maka otomatis kinerja perkembangan perbankan bisa di atas Rp200 triliun. Selanjutnya, jika dana masyarakat (DPK) sangat besar maka kreditnya akan bergerak pula dengan sangat besar pula.

“Sehingga ini akan membawa ekonomi yang lebih besar. Apalagi di era pemerintahan kita yang baru yang berharap pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa tembus 8 persen, termasuk juga di Sulsel,” ujarnya.(***)