DKPP Ungkap Titik Lemah Penyelenggara Pemilu di Pilkada Soal Kode Etik

MAKASSAR,DJOURNALIST.com – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengungkap titik lemah penyelenggara pemilu yang terjadi di pilkada. Sehingga berdampak pada pelenggaran kode etik.

Hal itu disampaikan Ketua DKPP, Heddy Lugito seusai menghadiri rapat koordinasi penyelenggara pemilu di Kota Makassar. Rakor ini dihadiri 518 penyelenggara pemilu untuk wilayah timur pada Jumat, 25 Oktober 2024.

“Pilkada ini kemungkinan terjadi pelanggaran etik sangat besar. Dibanding pileg dan pilpres,”ujar Heddy saat konfrensi pers.

Karena penyelenggara dengan peserta, entah itu KPU dan Bawaslu, itu ada kedekatan dengan peserta. Kedekatan dalam hal geografis maupun dalam hal emosional. Calon bupati, calon gubernur pasti saling mengenal dengan ketua KPU dan Bawaslunya. Dan mereka pasti punya tim sukses saudaranya.

“Kadang-kadang bersaudaraan dengan penyelenggara pemilu. Ini lah yang kadang-kadang mempengaruhi integritas penyelenggaraan pemilu. Bukan karena integritas penyelenggara pemilu itu rendah, tapi karena pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaruh-pengaruh eskalasi politik membuat integritas penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu goyah. Sehingga banyak pengaduan ke DKPP,”ucapnya.

Dijelaskan, tujuan rakor ini digelar agar ada kesamaan visi dalam hal penegakan etik penyelenggara pemilu, karena selama ini persoalan etik menjadi persoalan yang sangat krusial.

“Tahun ini saja selama 10 bulan terakhir itu pengaduan di DKPP mencapai 568. Itu pengaduan yang sangat besar untuk lembaga pengaduan etik. Artinya sehari lebih dari satu,”katanya.

“Kita harus yakin pilkada nanti pelaksanaannya akan jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya,”sambungnya.

Menurutnya, DKPP bukan semata-mata untuk mengadili, memberi sanksi, tapi tugas utama adalah memberikan edukasi ketaatan etik sehingga tidak terjadi pelanggaran Etik. Tugas utama bukan memecat, bukan memberi sanksi tapi menjaga marwah lembaga penyelenggara.

Sehingga hasil pemilu bisa diyakini sebagai suara publik. Karena dilakukan penyelenggara pemilu yang punya integritas yang tinggi.

Kalau pada akhirnya ada yang terpaksa dihukum, diberhentikan dan segala macam, itu semata-mata untuk menjaga marwah lembaga itu.

Comment