MAKASSAR,DJOURNALIST.com – Komisi B bidang Perekonomian DPRD Sulawesi Selatan menargetkan hutang Pemerintah Provinsi sekitar Rp 800 miliar rampung pada Tahun 2025 mendatang. Langkah itu dilakukan untuk mengurangi beban di APBD.

Ketua Komisi B DPRD Sulawesi Selatan, Firmina Tellulembang menyampaikan bahwa, hutang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang harus ditanggung sekitar Rp 800 miliar.

Sehingga langkah taktis yang dilakukan adalah pengurangan anggaran Rp 10 miliar setiap OPD. “Tadi kita rapat kerja dengan dua dinas terkait, di Sulsel ini kita mau membuat postur anggaran yang sehat karena kita tahu di 2024 ini kita mau bayar hutang dan masih ada hutang yang menyebrang di 2025,”ujar Firmina di DPRD Sulawesi Selatan disela-sela rapat kerja dalam rangka pembahasan ranperda tentang APBD Tahun 2025 pada, Rabu 11 September 2024.

Lanjutnya, yang akan menyebrang nanti di 2025 sekitar Rp 800 miliar tapi itu baru prediksi. Sehingga dia berharap hutang pemptov selesai pada tahun itu.

“Rp 800 miliar hutang seluruh OPD,”tutur politisi dari Partai Gerindra ini.

Menurutnya, pengurangan anggaran itu atas kebijakan Pj Gubernur Zudan Arif Fakrulloh karena dia berharap Tahun 2025 hutang pemprov secara keseluruhan tidak ada lagi.

Ia berharap dari kegiatan yang disodorkan ke komisi setiap OPD betul-betul realistis dalam menjalankan programnya. Sebut saja di dinas koperasi dan ketahanan pangan. Namun dia tetap berharap program yang dipangkas tidak menghambat perekonomian masyarakat