MAKASSAR,DJOURNALIST.com – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Makassar menggelar kegiatan ngobrol santai bertajuk “gerakan generasi bangkit”. Kegiatan itu dikemas dalam bentuk diskusi terkait pandangan bakal calon Wali Kota Makassar tentang kota ini kedepan.

Tiga pembicara dihadirkan dalam obrolan santai tersebut. Yaitu Dosen Seni Universitas Negeri Makassar dan Budayawan Aslan Abidin, Ketua PKB Sulawesi Selatan Azhar Arsyad, dan Mantan Wakil Wali Kota Makassar yang juga Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu PKB Sulawesi Selatan Syamsu Rizal alias Deng Ical.

Hadir pula ketua dewan kesenian, komunitas pengamen jalanan, PMII Cabang Makassar, Banom PKB Makassar, dan ketua relawan milenial.

Dalam kesempatan itu, Azhar mengajak masyarakat melakukan gerakan generasi bangkit. Yaitu memadukan tiga kekuatan.

Yakni Generasi Z: Dengan kelincahan digital dan ide ide segar, Gen Z siap menjadi pionir inovasi dan solusi masa depan.

Generasi Milenial: Berbekal pengalaman dan semangat pantang menyerah, Gen Milenial menjadi motor penggerak perubahan.

Generasi Boomer: Kebijaksanaan dan pengetahuan mendalam, Gen Boomer menjadi kompas penuntun di setiap langkah.

“Generasi bangkit siap melangkah maju, menerangi jalan menuju masa depan gemilang. Hilangkan sekat generasi. Saling memahami dan menghargai perbedaan adalah kunci kekuatan kita,”ujar Azhar, Senin malam, 20 Mei 2024.

“Generasi muda belajar dari para senior, dan senior terinspirasi oleh semangat juang generasi muda,”lanjut dia.

“Kita tak hanya berkarya, tetapi juga mengabdi untuk kemajuan bangsa dan negara,”sambungnya.

Sedangkan Aslan menyoroti sejarah dimasa lalu. Tentang tejadinya peperangan di Kota Makassar. Dia berharap generasi muda dapat meneruskan perjuangan bangsa dalam menata kota ini lebih baik lagi.

Sementara Deng Ical fokus kepada tingkat perekonomian Makassar yang dinilai masih jauh dari harapan sehingga masih terjadi ketimpangan.

“Ini yang perlu dibenahi,”katanya.

Pasalnya, APBD Kota Makassar tahun 20×4 sebesar Rp 5,7 triliun tidak sesuai dengan pendapat asli daerah yang hanya Rp 1,5 triliun.

“Dalam konteks ekonomi makro dibawah angka 30 persen dinyatakan tidak sehat,”jelasnya.