MAKASSAR,DJOURNALIST.com  –  Anggota Komisi B bidang Perekonomian DPRD Sulawesi Selatan, Vera Firdaus mempertanyakan anggaran pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian provinsi. Pasalnya, anggaran tersebut dianggap tidak jelas keberadannya padahal sangat dibutuhkan oleh petani.

Hal itu dia sampaikan saat Komisi B menggelar rapat kerja pembahasan ranperda tentang APBD Tahun 2024 di DPRD Sulawesi Selatan pada Kamis 2 November 2023.

Rapat itu menghadirkan dinas tanaman pangan holtikultura dan perkebunan Sulawesi Selatan.

“Pak kadis tolong dijelaskan di mana ini anggaran penanggulangan bencana pertanian. Sebab tidak pernah keliatan atau dirasakan petani,”ujar Vera dalam rapat itu.

Anggaran penanggulangan bencana ini selalu dipertanyakan oleh para petani khususnya saat dia berada di daerah pemilihannya meliputi Sidrap, Pinrang, dan Enrekang.

Padahal berdasarkan data yang ada, angkanya mengalami peningkatan. Yaitu Rp 6.130.617.400 untuk tahun 2024. Sedangkan pada tahun 2023 sebesar Rp 2,5 miliar.

“Saya mohon ada secara digit di mana ini barang,”tutur politisi dari PKS ini.

Menanggapi hal ini, Kadis Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Sulwesi Selatan, Imran Jausi tidak dapat menjelaskan secara gamblang. Dia hanya merujuk data kegiatan yang dimilikinya pada tahun anggaran 2024 yakni sembilan item

Meliputi perencanaan pemganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Rp 863.610.000.

Kemudian administrasi keungan perangkat daerah (gaji dan tunjangan) Rp 185.065.526.095.

Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (penyediaan jasa komunikasi, sumber air dan listrik Rp 41.468..095.908.

Lalu pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (pqjak kendaraan) Rp 464.364.600.

Pengawasan peredaran sarana pertanian (alsintan dan sebaran pupuk) Rp 107.019634.123.

Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman (bibit tanaman pangan, holtikultura dan perkebunan) Rp 86.191.080.600.

Penataan prasarana pertanian (jalan tani, irigasi, sumur bor, jaringan irigasi, pemeliharaan kebun dinas) Rp 71.577.468.123,19.

Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian provinsi Rp 6.130.617.400.

Pengembangan ketenagaan penyuluh pertanian Rp 1.000.000.000

Peningkatan kapasitas penyuluh Rp 1.000.000.000.

“Dari item-item itu ada lima program tahun 2024 yang kami miliki yaitu penunjang urusan pemerintah daerah provinsi Rp 142.796.070.508, penyediaan dan pengembangan sarana pertanian Rp 193.210.714.723,20. Lalu penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian Rp 71.577.468.123,19. Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Rp 6.130.617.400, dan penyuluh pertanian Rp 2.000.000.000. Totalnya Rp 415.714.870.754,”katanya.

Adapun target pendapatan tahun 2024 sebesar Rp 5.264.184 .800. Sedangkan tahun 2023 target pendapatan Rp 6.000.000.000. Teralisasii Rp 1.713.242.470 (28,00 persen).

Rapat ranperda dinas tanaman pangan bersama komisi B akan dilanjutkan pada Senin 6 November pekan depan sebab dianggap belum tuntas.