Pemprov Sulsel Percepat Digitalisasi Keuangan dan Ekonomi Daerah

Pemprov Sulsel terus mendorong percepatan digitalisasi keuangan dan ekonomi daerah. Upayanya, Pemprov Sulsel meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), di Hotel Claro Makassar, Rabu (4/10/2023).

MAKASSAR, DJOURNALIST.com – Pemprov Sulsel terus mendorong percepatan digitalisasi keuangan dan ekonomi daerah. Upayanya, Pemprov Sulsel meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), di Hotel Claro Makassar, Rabu (4/10/2023).

Peluncuran KKPD Provinsi Sulsel ini menjadi yang pertama di Kawasan Indonesia Timur. Peluncuran ini juga sejalan dengan arahan Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin, dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Rakornas P2DD) pada 3 Oktober 2023 lalu.

Adapun kegiatan launching ditandai dengan seremonial penyerahan secara simbolis Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen Pemerintah, yang merupakan principal KKPD, oleh Direktur Utama Bank Sulselbar Yulis Suandi, kepada Kepala BKAD Provinsi Sulsel Salehuddin, dan disaksikan Anggota Dewan Gubernur (ADG) Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, dan Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin.

Dalam penerapannya, penggunaan KKPD provinsi Sulsel akan dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga akhirnya diterapkan pada seluruh OPD lingkup Pemprov Sulsel.

ADG BI, Filianingsih mengatakan bahwa KKPD dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan governance pengelolaan anggaran Pemerintah Daerah.

“Dengan total belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mencapai Rp800 triliun setiap tahunnya, kami di Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menjadikan implementasi KKPD sebagai concern bersama,” urainya.

Sebagai hub dan pusat perekonomian di Kawasan Timur Indonesia, sambung Filianingsih, Sulsel diharapkan dapat menjadi role model penerapan KKPD bagi Pemda lainnya di Indonesia Timur.

Sementara Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin mengatakan, kehadiran KKPD menjadi perwujudan langsung program prioritas untuk mewujudkan kemudahan pelayanan publik dan investasi.

“Pengimplementasian KKPD memberi kemudahan dan percepatan dalam penyelesaian pembayaran atas kewajiban Pemerintah Daerah, melancarkan perputaran ekonomi masyarakat khususnya bagi penyedia jasa Usaha Kecil dan Menengah,” terang Bahtiar.

Dalam kesempatan tersebut, sebanyak 14 Pemerintah Kabupaten Kota melakukan penandatanganan serentak Peraturan Kepala Daerah (Perkada) KKPD. Hal ini menjadikan Sulsel sebagai daerah yang pertama kali melakukan penandatangan Perkada secara serentak serta menjadi daerah dengan Perkada KKPD terbanyak.

Ke-14 kabupaten tersebut adalah Makassar, Palopo, Parepare, Bulukumba, Maros, Barru, Pangkajene dan Kepulauan, Pinrang, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Sinjai, Soppeng, Sidenreng Rappang, dan Wajo. (*)

Comment