MAKASSAR,DJOURNALIST.com – Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Sulsel mengendus adanya kepentingan kelompok dalam seleksi Bawaslu kabupaten/kota. Apalagi tim seleksi (Timsel) sudah dua kali melakukan penundaan pengumuman dalam proses perekrutannya.

Terbaru ialah Timsel menunda pengumuman calon komisioner Bawaslu kabupaten/kota untuk dua kali kebutuan. Padahal sesuai jadwal, harusnya diumumkan pada Selasa 25 Juli 2023.

“Ada perpanjangan pengumuman dari Bawaslu RI. Kami sudah menerima surat edarannya,” kata Ketua Timsel Calon Bawaslu Zona III Sulsel, Prof Arrijani kepada awak media, Rabu 26 Juli 2023

Melalui surat Bawaslu RI dengan nomor 520/KP.01.00/K1/07/2023 yang diterbitkan 25 Juli 2023, pusat meminta Timsel untuk melakukan perpanjangan pengumuman hasil tes kesehatan dan wawancara. Semula berakhir pada 25 Juli, kini diperpanjang enam hari atau 31 Juli 2023.

“Yang kami dapat informasi, jadi nilai-nilai hasil kesehatan calon Bawaslu kabupaten/kota dari Polri itu gelondongan. Mungkin semua data yang dikirim datang bersamaan dan belum dipisah-pisahkan sesuai kabupaten/kota,” ujarnya.

Prof Arrijani mengatakan karena kondisi ini, pihaknya harus melakukan penundaan pengumuman. Khusus untuk Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Bone dan Wajo diumumkan 10 nama, sementara daerah lainnya 6 nama.

“Kami juga sudah plenokan hasil wawancara. Harus kalau data kesehatannya sudah ada, maka bisa kita umumkan kemarin malam. Tetapi karena masalah itu, kita otomatis menunda pengumuman,” bebernya.

Pihak OMS Sulsel, Aflinah Mustafainah mengungkapkan pihaknya juga mengawasi proses seleksi komisioner Bawaslu kabupaten/kota. Menurutnya, dua kali penundaan ini karena adanya kepentingan kelompok yang belum diakomodir, termasuk parpol.

“Mundurnya pengumuman ini sering diumumkan oleh tim seleksi karena adanya kendala teknis. Tetapi kalau hemat kami memandang, masih banyak kepentingan kelompok yang belum terakomodir,” ungkapnya.

Aflinah melanjutkan, kondisi ini membuat kepercayaan masyarakat terhadap Pemilu makin menurun. Sebab proses seleksi penyelenggaranya saja menimbulkan berbagai kecurigaan.

“Tim seleksi misalnya bertaruh pada profesionalitasnya dalam melakukan seleksi. Sementara di lain sisi pastilah rule dibalikkan oleh Bawaslu di level RI sebagai sandungan mereka (Timsel) dapat dengan mulus menentukan person yang akan lolos di tahapan berikutnya. Inilah yang kami sebut kepentingan,” kuncinya.