MAKASSAR,DJOURNALIST.com – Ketua Komisi D bidang pembangunan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Rachmatika Dewi mengaku sejak tahun 2021 hingga 2023 utang Pemerintah Provinsi Sulsel yang belum terbayarkan mencapai Rp. 300 Miliar.
Pada rapat kerja terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di tahun 2023, Cicu sapaan akrabnya menuturkan beban utang yang telah menyeberang sejak tahun 2021 sampai 2023 hendaknya segera dituntaskan.
“Semua terjabarkan di APBD tahun 2023 untuk total utang yang ada di Pemprov bertahap dibayarkan tahun 2024 ini, sudah menyinkronkan data antara komisi D dengan BKAD sudah dilakukan untuk menyamakan data semua total utang OPD,” ucapnya, usai rapat kerja di Komisi D DPRD Sulsel, Selasa 2 Juli 2024.
Politikus NasDem itu menuturkan khusus di dinas Bina Marga dan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Pemprov Sulsel mencapai Rp. 300 Miliar, hingga ini kemudian menjadi tugas pemerintah untuk membayarkan utang tahun ini dengan melakukan refocusin anggaran.
“Saya tidak tau total pastinya yang jelas cukup besar Dinas Bina Marga dan SDA sekitar Rp. 300 Miliar lebih untuk dua dinas itu saja,”
“Terkait refocusin anggaran itu yang ingin kita tau anggaran apa saja yang akan direfocusin,” tambahnya.
Ia menambahkan sesuai arahan PJ Gubernur Sulsel memang saat ini utang-utang di Sulsel harus terbayarkan semua, namun kata Cicu perkembangannya akan dilihat terlebih dahulu pasalnya harus juga memperhatikan kegiatan rutin pelayanan masyarakat yang mesti berjalan.
Jangan sampai kata dia dengan fokusnya pembayaran utang akan terbebani program yang lain, berdampak pada tidak terlaksananya.
” Jadi harus sinkron pembayaran utang dan masyarakat Sulsel bisa memberikan pelayanan terkait program yang ada,” tutupnya.
Comment